Perspektif Asia terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Dr, Somsak Sukwong

RECOFT

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan makin diutamakan dan dilaksanakan di kawasan Asia selama beberapa tahun belakangan ini. Keterlibatan tersebut dipromosikan karena dianggap sebagai jalan praktis untuk pengelolaan hutan, dan juga karena dianggap penting untuk hak-hak manusia, dan pembangunan masyarakat. Naskah ini akan membicarakan beberapa pendekatan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat, dari beberapa negara di kawasan Asia. Beberapa pelajaran pokok ditentukan: 1) Pentingnya peranan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 2) Pentingnya hak-hak akses yang terjamin ke daerah perhutanan bagi masyarakat setempat dan 3) Perlunya perubahan birokrasi supaya pengelolaan dari masyarakat dapat dilaksanakan.

Selama kira-kira 20 tahun belakangan ini telah diadakan banyak percobaan dengan keterlibatan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan di wilayah Asia. Ada dua alasan utama mengapa pengelolaan masyarakat dianjurkan:

· Pengelolaan masyarakat adalah jalan praktis untuk mengelola hutan. Pengikutsertaan masyarakat telah terlihat jelas sebagai cara yang efektif untuk mencapai pengelolaan yang efektif. Jika kita melihat pengelolaan hutan sebagai hak untuk masuk ke dalam dan menggunakan hutan secara teratur, maka orang-orang yang tinggal dekat hutan dan memanfaatkannya tiap hari dengan jelas menjadi aktor utama. Sudah bertahun-tahun departemen-departemen berusaha untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan hutan dengan paksaan tanpa hasil yang nyata. Aksi bersama oleh masyarakat (seringkali dalam kerjasama dengan para pihak yang berkepentingan lainnya) menjadi sebuah alternatif.

· Pengelolaan masyarakat penting bagi hak-hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat. Rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan seringkali bergantung sekali pada hasil-hasil kehutanan. Penyediaan hak untuk mendapat akses ke sumber daya alam ini penting dari sudut pandang keadilan dan juga dapat memberikan kesempatan bagi pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat.

Tidak ada satu saja “Perspektif Asia” mengenai keterlibatan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Banyak pendekatan yang berbeda telah diambil di berbagai negara, tergantung pada keadaan sosial, ekonomi, politik dan kondisi lingkungan yang berbeda.

· Di Nepal, ada suatu program nasional berskala besar dalam mana kelompok-kelompok pengguna hutan tingkat masyarakat lokal menerima hak-hak penggunaan permanen sesuai dengan sebuah rencana pengelolaan yang dinegosiasikan dengan dan disetujui oleh departemen kehutanan. Inilah sebuah program nasional yang benar. Hingga saat ini lebih dari 700.000 ha hutan telah diserahkan kepada kira-kira 9.700 kelompok pengguna hutan meliputi lebih dari satu juta rumah tangga. Hal ini terjadi di negara dengan penduduk yang berjumlah 20 juta. Hasil-hasilnya sejauh ini sangat bagus, baik dari segi kondisi hutan maupun hasil pembangunan pedesaan.

· Di beberapa negara bagian India terdapat suatu Program Pengelolaan Hutan Bersama melalui mana kelompok-kelompok masyarakat menerima hak untuk mendapat produk-produk hutan dan beberapa keuntungan ekonomi sebagai imbalan jasa bagi kegiatan – kegiatan perlindungan dan reboisasi hutan.

· Di Thailand terdapat banyak program perlindungan dan pengelolaan hutan masyarakat. Hal ini pada umumnya diprakarsai secara lokal dan terjadi tanpa dukungan perundangan-undangan, tetapi dengan dukungan dari masyarakat sipil dan simpatisan pejabat-pejabat kehutanan.

· Di Vietnam dan beberapa negara yang menjalankan ekonomi sosialis dan pasca-sosialis yang lain, tanah kehutanan sedang ditransfer kepada masyarakat setempat untuk tujuan pengelolaan. Hal ini pada umumnya terjadi pada tingkat individu daripada di tingkat masyarakat dan ada beberapa kesulitan terkandung didalamnya.

Walaupun kasus-kasus ini sungguh beraneka ragam, dan belum ada satupun contoh pengelolaan hutan masyarakat, atau kemungkinan suatu contoh akan muncul di masa depan, ada beberapa pelajaran umum yang bisa diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam ini.

· Istilah ‘keikutsertaan’ digunakan dengan banyak cara, mulai dari manipulasi sampai pemaksaan, melalui penggunaan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja belaka dan “ meyakinkan mereka” akan nilai atau manfaat hutan, hingga memperbolehkan mereka benar-benar mengambil suatu peranan dalam pembuatan keputusan (diartikan sebagai penetapan tujuan pengelolaan). Pengelolaan hutan masyarakat yang berhasil memerlukan sejumlah masukan dari masyarakat dalam pembuatan keputusan.

· Kemungkinan diadakan pengelolaan masyarakat yang efektif meningkat ketika masyarakat mempunyai hak yang terjamin untuk mendapat hasil hutan. Ini tidak perlu berbentuk “kepemilikan” yang mutlak, tetapi bisa juga dalam bentuk hak penggunaan yang terjamin atau persetujuan-persetujuan yang dinegosiasikan antara pemerintah dan masyarakat.

· Pelaksanaan pengelolaan masyarakat berskala besar memerlukan suatu perubahan pola model pada pihak pejabat kehutanan, dari peran-peran kebijakan dan “teknosentris” (mengutamakan teknologi) menuju peran fasilitator. Oleh karena itu perubahan institusionil (birokratis) merupakan suatu tantangan utama, jika bukan yang paling utama, dalam melaksanakan pengelolaan masyarakat.